Baru-baru ini, website www.revolusimental.go.id menjadi pergunjingan panas dikalangan masyarakat. Website yang belum lama diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani itu mendadak tidak bisa diakses.
“Mohon maaf, karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server kami mengalami overload. Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Salam Revolusi Mental!” tulis dalam website tersebut.
Sontak, publik pun dibuat gaduh atas pemberitaan itu. Belum lagi perhatian masyarakat lebih mengerucut pada anggaran yang katanya bernilai fantastis. Ada yang menyebutkan bahwa proyek pengadaan website tersebut menelan anggaran senilai Rp149 milyar.
Bahkan salah satu anggota dewan sempat berujar, ‘daripada anggarannya Rp 149 miliar hanya digunakan untuk membuat website, lebih baik perbaiki dulu menterinya’. Betul. Tapi sepertinya perkara website ini perlu dikonfirmasi ulang, Apakah memang benar Rp149 miliar ini hanya diperuntukkan untuk pembuatan website, atau diperuntukkan untuk melaksanakan program revolusi mental.
Kalau anggaran itu hanya untuk pembuatan website saja, jelas sangat mahal. Namun, jika anggarannya sekaligus menjadi bagian dari program revolusi mental sebagaimana cita-cita Jokowi, sah-sah saja dan cukup masuk akal.
Dalam keterangan Kemenko PMK sebenarnya sudah jelas, anggaran Rp149 milyar merupakan anggaran proyek revolusi mental secara keseluruhan.
Apa program keseluruhan revolusi mental itu? Program dari revolusi mental itu berupa sosialisasi pengadaan iklan, film, serta dialog publik. Adapun pengadaan website, merupakan bagian dari program lainnya seperti penyusunan buku landasan Filosofis Revolusi Mental, buku Saku Revolusi Mental, Majalah Revolusi Mental serta Website Revolusi Mental yang diintegrasikan dengan media sosial.
Lantas, siapa pengelola anggarannya? Pengelolaan anggaran ini berada di bawah Kemenko PMK yang dipimpin Puan Maharani. Bagaimana pelaksanaannya? Karena anggarannya di bawah Kemenko PMK otomatis akan dibagikan kepada kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, atau kementerian lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
Kemenko PMK juga sudah mengklaim bahwa pencairan anggaran Rp149 miliar itu harus melalui proses dan tahapan yang membutuhkan waktu, misalnya persetujuan dari Menteri Keuangan. Pencairan anggaran pun diperkirakan baru bisa dilakukan pada beberapa pekan ke depan. Lagipula website yang baru diluncurkan kemarin masih dalam tahap uji coba, anggarannya juga belum turun.
Soal tampilannya yang mirip website Obama bagi saya wajar saja, apa yang salah? Yang salah hanya pola pikir kita saja yang terlalu suudzon pada pemerintah. Coba tanya, adakah yang bilang website Obama itu jelek? Justru banyak orang yang bilang kalau website Obama itu keren. Salah gitu jika meniru website yang keren?
Saya kira terlalu lebay jika media nasional maupun para netizen terus memberitakan dan menganggap hal ini sebagai permasalahan besar. Sudah jelas, namanya juga revolusi, segala sesuatunya tidak bisa didapat dengan instan.
Saya lebih sepakat jika media maupun netizen bersama-sama mencarikan solusi bagaimana mengatasi rupiah yang terus melemah. Pedagang-pedagang di pasar terus menjerit. Bila perlu melakukan doa 40 hari berturut-turut sebagaimana saran dari Ustad Yusuf Mansyur, ya lakukanlah. Daripada ramai-ramai mencaci pemerintah tanpa memberikan solusi.
Comments
Post a Comment