Rizqi Jong

Memasuki hari-hari terakhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kelompok hak asasi Setara Institute menyoroti kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan keharmonisan antara kelompok-kelompok agama di negara ini. Berdasarkan data lembaga itu, lebih dari 200 kasus yang berkaitan dengan intoleransi agama dilaporkan setiap tahun selama beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah diproses melalui jalur hukum. Laporan lain dari Wahid Institute, yang mempromosikan pluralisme dan Islam yang damai, melaporkan bahwa insiden tersebut telah meningkat selama 10 tahun masa bakti SBY. Laporan tersebut menunjukkan kasus intoleransi agama pada tahun 2012 tercatat sebesar 274, naik dari 267 pada tahun 2011 Pada tahun 2010, lembaga ini mencatat 184 kasus, sedangkan 121 kasus yang tercatat pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa SBY dianggap telah gagal untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok-kelompok minoritas, seperti serangan terhadap

DPR akan membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara. Tanpa wewenang luas mengakses operasi intelijen, pembentukan tim dinilai percuma. SUATU saat pada tahun kedua kekuasaannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelepon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar. Dalam percakapan dengan bos besar mata-mata itu, Presiden SBY mengatakan marah kepada seorang pembantunya, Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra. Pasalnya, Yusril dianggap menyalahgunakan izin cuti yang telah diberikan untuk mengurus masalah keluarga. Yusril malah melancong ke Singapura dan Vietnam. Presiden SBY meminta kepada Syamsir agar mengerahkan agen BIN untuk menguntit Yusril ke luar negeri sambil sesekali menjepret aktivitas bos Partai Bulan Bintang itu. Intel kemudian pulang dan melaporkan Yusril ternyata menemui seorang pebisnis Cina di Singapura. Kisah di atas diungkap seorang agen BIN kepada diplomat Amerika Serikat (AS). Diplomat itu lalu mengemasnya menjadi gosip politik tingkat