Menebak arah politik Golkar dari briefing rahasia Nurdin Halid yang bocor ke media.
Beberapa jam sebelum Musyarah Nasional Partai Golkar di Bali menentukan Ketua Umum, para penentang Aburizal Bakrie seperti menemukan sebuah hulu ledak baru: rekaman briefing rahasia Nurdin Halid ke kalangan peserta Munas.
Bagi Agung Gunandjar Sudarsa, politisi Golkar yang bergabung dengan barisan penentang Aburizal, rekaman itu memperpanjang bukti adanya rekayasa besar melanggengkan kekuasaan Aburizal Bakrie. “Kami akan laporkan kasus ini ke Kementrian Hukum,” katanya berharap pembelaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berdurasi hampir dua jam, rekaman itu memuat penuturan Nurdin, Steering Committee Munas, seputar pengalamannya memenangkan kongres besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Bali. Singkat cerita, Nurdin ingin pengalaman itu jadi dasar pemenangan Aburizal.
“Ini licik yah, licik,” katanya mendedahkan sejumlah strategi.
Bagi Wakil Sekjen Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, tak ada yang salah dengan isi rekaman itu. Toh, katanya, ini hanya urusan taktik dan strategi memenangkan hati dan pikiran peserta Munas. “Sah-sah saja,” katanya.
Namun detil rekaman itu sendiri bisa jadi cermin arah politik Golkar jika Aburizal berhasil memenangkan Munas di Bali. Nurdin, di rekaman itu, misalnya, bercerita bahwa kemenangan Aburizal bakal mengukuhkan langkah Golkar di kubu Koalisi Merah Putih, koalisi partai dengan suara terbesar di DPR.
Nah, menurut Nurdin, langkah Aburizal menggiring Golkar berdiri di luar kekuasaan -- untuk pertama kalinya dalam sejarah partai – punya argumen yang kuat. Menurutnya, itu semata menghindar agar partai tak berada di bawah ketiak PDI Perjuangan. "Kalau kita masuk ke dalam pemerintahan, bukan kejayaan partai yang kita tunggu, tapi kehancuran yang kita rasakan," katanya seperti meramalkan masa depan partai.
Nurdin, dalam rekaman yang sama, juga mengungkap sebuah fakta yang tak ingin didengar kubu penentang Aburizal. Dia bilang, alasan kenapa partai perlu berada di KMP adalah karena tidak ada seorang pun figur atau tokoh yang dapat menandingi Presiden Joko Widodo dalam hal popularitas. "Siapa kader Golkar yang potensial, memiliki kapasitas tinggi, gaya kepemimpinan disukai rakyat? Siapa yang bisa menyaingi Jokowi? Tidak ada biar satu. Tidak ada," katanya.
Golkar sebenarnya punya politisi gaek yang sekaligus Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Tapi dalam peserteruan teranyar partai, Kalla seperti memilih bermain dari jauh. Kabar bilang, salah satu pemicu kenapa kubu Aburizal memilih ‘main kayu’ dalam Munas di Bali adalah besarnya tekanan dari kubu Kalla.
Kata sejumlah sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya, Kalla meminjam tangan kader-kader Partai Nasdem di kabinet untuk mengganjal Aburizal. Dia misalnya, dianggap melatari kenapa Menko Polhukam, Tejdo Edhi Purdijatno, sempat mengeluarkan isyarat tak memberi izin pelaksanaan Munas di Bali. Dia juga dituding berada di balik beragam sinyal penerimaan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, atas langkah hukum kubu anti Aburizal dalam mengambialih kemudi partai.
Spekulasi lain menyebutkan keberhasilan Golkar tetap melaksanakan Munas di Bali juga isyarat main mata antara Aburizal, Presiden Joko Widodo dan partai berkuasa PDI Perjuangan. Kabarnya, PDI Perjuangan dan Presiden Joko sengaja memberi jalan pada kubu Aburizal sekadar agar Kalla tak dapat ‘sayap’ untuk terbang tinggi. Partai kabarnya belajar dari pengalaman Kalla jadi ‘matahari kembar’ eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lepas menguasai Golkar pada 2004. Mereka tak ingin itu terulang pada era Presiden Joko.
Kritik Internal
Pengamat politik dari lembaga survei Poltracking, Arya Budi menganggap upaya kubu Aburizal mempertahankan kekuasaan bagian dari ‘kelaziman politik’. Adapun bocornya rekaman briefing Nurdin, katanya, sebatas menunjukkan bahwa selebornya persiapan Munas. Dia menunjuk fakta Nurdin yang ditunjuk sebagai OC justru merangkap sebagai tim sukses Ical. “Kondisi ini sengaja dibuat agar Aburizal tetap memimpin Golkar lima tahun ke depan,” katanya kepada SINDO Weekly.
Bagi politisi muda Golkar, Indra Jaya Piliang, ada banyak alasan untuk kecewa dari pelaksanaan Munas di Bali. Dia bilang, rapat besar partai kali ini sama sekali tidak mencerminkan gaya Golkar yang elegan. “Sifat Golkar yang politis, demokratis, dan egaliter sama sekali tidak terlihat,” katanya awal pekan ini.
Namun Wakil Sekretris Jenderal Golkar, Tantowi Yahya, membantah tudingan yang disampaikan Indra. Menurutnya, DPD I dan DPD II Golkar solid mendukung langkah Aburizal membawa Golkar tetap dalam barisan Koalisi Merah Putih. Mereka juga mendukung Golkar bisa memainkan peran penting sebagai penyeimbang dalam koalisi KMP. “Mereka (DPD I dan DPD II) sangat khawatir Golkar tidak ada di KMP kalau dipimpin bukan sama Pak Ical," kata Tantowi.
Kendati, ada banyak suara yang meramalkan prospek Golkar bakal melemah – bahkan jika Aburizal tetap bertahan di pucuk Golkar. Menurut Indra Piliang, jika melihat kencenderungan kereta politik belakangan ini, pilihan bergabung atau tidak dalam kolalisi sudah tidak penting lagi.
Menurutnya, kalender politik sudah kepalang berjalan. Toh, pada akhirnya, katanya partai-partai akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak peduli lagi dengan yang koalisi, entah itu KIH maupun KMP.
“Semua ini hanya sisa-sisa pengaruh Pemilu Presiden. Mungkin pada semester pertama 2015, kubu-kubu di parlemen bakal mulai hilang seiring muncul perseteruan antar partai penggusung koalisi,” katanya meramalkan pemerintahan berkuasa bakal berhasil merangkul tokoh-tokoh koalisi seperti dulunya eks Presiden Susilo merebut kemudi politik Golkar, via Jusuf Kalla, pasca Pemilu 2004.
Lebih jauh, Indra mencontohkan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atsa Ketua DPRD Bangkalan yang sekaligus kader Partai Gerindra. Dalam kasus itu, KMP menyatakan tidak bertanggung jawab. Bagi Indra, ini isyarat koalisi yang dibangun selama ini sebats mengejar yang enaknya saja. “Giliran susah pada tidak mau,” katanya.
Senada dengan Indra, menurut Arya, pengelolaan konflik internal yang ‘kasar’ bakal mengerakan gerakan sempalan di tubuh Golkar – bahkan mungkin hingga level pembentukan partai baru. “Resiko sekaligus tantantan terbesar bagi siapapun yang berkuasa di Golkar nantinya adalah bagaimana mencegah susutnya pemilih Golkar di Pemilu mendatang akibat perseteruan internal,” katanya menduga badai perpecahan bakal berlanjut bahkan setelah Munas di Bali.
Laporan Utama SINDO Weekly Edisi 40-03 Bagian II
Comments
Post a Comment